Tampilkan postingan dengan label Pengetahuan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pengetahuan. Tampilkan semua postingan
DERETAN pulau-pulau yang kini dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak dulu memang strategis. Situasi tersebut semakin bermakna ketika dunia dilanda Perang Dingin antara Blok Barat melawan Blok Timur sesudah Perang Dunia II berakhir. Blok Barat, dipimpin Amerika Serikat, pada setiap kesempatan berusaha membendung kemajuan pengaruh Blok Timur (termasuk juga paham komunisme) yang berada dalam kendali Uni Soviet.
Kebijakan itu dilakukan AS, setelah mereka kecolongan, karena sesudah AS dan Uni Soviet bersekutu dalam menggempur Jerman dan Jepang, justru pihak komunis yang memetik keuntungan, menguasai Eropa Timur, separo Jerman serta seluruh Cina daratan.
Dwight Eisenhower, pensiunan jenderal bintang lima, mantan Panglima Besar Sekutu di Eropa, tahun 1953 terpilih sebagai Presiden AS. Sejak hari pertama berkantor di Gedung Putih, Eisenhower yang lebih dikenal dengan panggilan Ike, merasa punya tugas menghancurkan komunisme.
Sedangkan untuk membendung pengaruh Cina komunis di Asia Tenggara, Ike dihadapkan kepada dilema. Apakah dia harus membiarkan Indonesia tetap bersatu, tetapi di bawah pengaruh komunis? Ataukah, memecah-belah negara tersebut, namun sebagian mungkin bisa dia tempatkan dalam kekuasaan nonkomunis?
Tentu saja, analisa di atas sekadar spekulasi.
Komunis belum berkuasa dan Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Tetapi, melihat meluasnya pengikut PKI setelah Pemilu 1955, ditambah munculnya ajakan Bung Karno kepada PKI masuk dalam pemerintahan, dilengkapi kenyataan AS tidak bisa menjadikan Bung Karno sebagai bonekanya, Ike lebih suka merancang skenario memecah-belah Indonesia.
Bung Karno yang dinilai akan segera jatuh ke kubu pengaruh komunis, harus digoyang dan kalau mungkin dilengserkan. Kebijakan yang digariskan Ike tersebut segera dilaksanakan dengan bersemangat oleh dua bersaudara Dulles: Menteri Luar Negeri John Foster Dulles bersama Allen Dulles, Direktur CIA, dinas rahasia AS.
Maka, mulailah kebijakan meng-obok-obok Indonesia. Antara lain dengan mengalirkan dana, personel, berikut peralatan militer, menunjang pemberontakan PRRI/Permesta.
Ada dalil terkenal dari Menlu Dulles, "...jika Anda bukan rekan, pasti musuh." Dalam prespektif ini, dinas rahasia AS CIA pada khususnya dan juga pemerintahan Eisenhower pada umumnya, tanpa sadar justru meminjam taktik komunis, menghalalkan segala macam cara. Hal itu diperburuk oleh batasan luas tentang apa yang mereka sebut komunis. Ke dalam batasan itu kemudian tercakup semua kelompok kiri, gerakan revolusioner, dan juga kaum nasionalis yang tidak mau diajaknya.
Pada sisi lain harus dipahami, mengapa meletus pemberontakan PRRI/Permesta?
Isu yang dipakai untuk memulai pemberontakan adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat di Jakarta kepada persoalan daerah. Arus besar pemikiran menentang Jakarta ini dilengkapi sejumlah sentimen pribadi, dan juga kekalahan politik pada Pemilu 1955.
Adalah sangat menarik untuk mengkaji Pemilu 1955. Sampai hari ini para pengamat tetap menyebutkan, itulah pemilu paling demokratis yang pernah terselenggara di Indonesia.
Perlu diingat, pada pemilu tersebut, untuk pertama kalinya PKI tampil sebagai partai terbesar keempat. Sementara kita tidak bisa melupakan, CIA sudah pernah memberikan dana rahasia sebesar satu juta dollar AS kepada salah satu partai peserta pemilu, sebagai upaya membendung kemenangan PKI.
Maka pertanyaannya, apakah dana rahasia dari CIA telah dikorup oleh para elite parpol bersangkutan? Ataukah, PKI lebih pandai dalam menjual gagasan, menawarkan ide serta memberikan impian, sehingga berhasil merebut massa dalam jumlah di luar dugaan?
Kemenangan dalam pemilu yang demokratis ini ternyata dijawab dengan aksi nondemokratis. Dengan dalih Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh ke kubu komunis, CIA segera melancarkan operasi rahasia dengan memanfaatkan munculnya pergolakan di daerah dan tampilnya sejumlah kolonel pembangkang yang kebetulan panglima militer di daerah bergolak.
Akhirnya, sesudah menelan korban ribuan orang tewas, baik pada rakyat biasa, para pemberontak dan juga tentara pusat, operasi rahasia CIA untuk mendukung pemberontakan PRRI/ Permesta mengalami kegagalan memalukan.
OPERASI tersebut mengerahkan sejumlah tenaga ahli CIA untuk memberikan latihan perang dan mendampingi pertempuran di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Menyelenggarakan pelatihan di Saipan, mengalirkan perbekalan militer, menebar uang rupiah palsu, mengirim kapal selam, pesawat terbang dan juga para penerbang tempur. Bahkan, CIA merekrut para veteran perang asal Polandia, Taiwan, dan Filipina, untuk membantu memenangkan perang kotor mereka.
Dengan melakukan wawancara kepada para pelaku dari kedua sisi serta memanfaatkan beragam dokumen yang selama ini dirahasiakan, kisah petualangan CIA di Indonesia tampil lebih jernih. Buku ini juga menyoroti kemampuan tempur para pemberontak yang segera kedodoran meski memiliki persenjataan jauh lebih baik daripada pasukan pusat.
Terjadilah perpecahan antara para politisi sipil dan kaum militer di kubu pemberontak. Para politisi mencoba meneruskan perjuangan lewat aliansi dengan gerakan Darul Islam (DI) di Aceh dan Sulawesi Selatan dengan membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI). Sementara para pemberontak eks militer menolak kerja sama semacam ini, sebab beberapa tahun sebelumnya, mereka adalah penumpas gerakan separatis.
Secara plastis buku ini melukiskan AH Nasution yang sedang kekurangan pasukan, Ahmad Yani tidak punya peta pendaratan, dan Benny Moerdani yang belum pernah mengikuti latihan terjun payung. Dengan segala keterbatasan, mereka itu nekat menumpas pemberontakan.
Diulas juga tentang nasib tragis Kawilarang. Teman satu kelas Nasution ini tidak pernah berniat memberontak dan tak mau menerima bantuan CIA, tetapi di sisi lain dia tidak rela tanah leluhurnya dihancurkan.
Bahwa CIA berminat menggoyang Bung Karno memang bukan sekadar analisa. Tetapi, bagaimana mereka bisa leluasa campur tangan di Indonesia?
Jawabannya mungkin dilihat dari perundingan Ahmad Husein dan Ventje Sumual dengan Foster Collins, agen CIA di Singapura.
Sayang, buku ini tidak banyak menyinggung peran para politisi sipil pendukung pemberontakan. Satu-satunya yang dikisahkan agak rinci hanya peran Sumitro Djojohadikusumo. Tokoh ini bukan hanya ikut dalam pertemuan di Sungai Dareh (ketika para pemberontak merancang pembangkangan), tetapi dia juga yang aktif melakukan shopping persenjataan sejak dari Eropa Barat sampai Taiwan.
Kini, semua peristiwa dalam buku ini, tinggal menjadi sebuah catatan sejarah. Hikmah yang bisa dipetik adalah pelajaran bahwa setiap boneka, hanya akan bisa berkiprah kalau sedang dimainkan oleh sang dalang. Begitu pihak dalang, CIA dan Pemerintah AS menarik dukungannya, maka hari-hari akhir pemberontakan PRRI/Permesta tinggal dihitung dengan jari.
Tragisnya, kebijakan AS ternyata bisa berubah dengan mendadak.
Sumber : http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=127934
Kebijakan itu dilakukan AS, setelah mereka kecolongan, karena sesudah AS dan Uni Soviet bersekutu dalam menggempur Jerman dan Jepang, justru pihak komunis yang memetik keuntungan, menguasai Eropa Timur, separo Jerman serta seluruh Cina daratan.
Dwight Eisenhower, pensiunan jenderal bintang lima, mantan Panglima Besar Sekutu di Eropa, tahun 1953 terpilih sebagai Presiden AS. Sejak hari pertama berkantor di Gedung Putih, Eisenhower yang lebih dikenal dengan panggilan Ike, merasa punya tugas menghancurkan komunisme.
Sedangkan untuk membendung pengaruh Cina komunis di Asia Tenggara, Ike dihadapkan kepada dilema. Apakah dia harus membiarkan Indonesia tetap bersatu, tetapi di bawah pengaruh komunis? Ataukah, memecah-belah negara tersebut, namun sebagian mungkin bisa dia tempatkan dalam kekuasaan nonkomunis?
Tentu saja, analisa di atas sekadar spekulasi.
Komunis belum berkuasa dan Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Tetapi, melihat meluasnya pengikut PKI setelah Pemilu 1955, ditambah munculnya ajakan Bung Karno kepada PKI masuk dalam pemerintahan, dilengkapi kenyataan AS tidak bisa menjadikan Bung Karno sebagai bonekanya, Ike lebih suka merancang skenario memecah-belah Indonesia.
Bung Karno yang dinilai akan segera jatuh ke kubu pengaruh komunis, harus digoyang dan kalau mungkin dilengserkan. Kebijakan yang digariskan Ike tersebut segera dilaksanakan dengan bersemangat oleh dua bersaudara Dulles: Menteri Luar Negeri John Foster Dulles bersama Allen Dulles, Direktur CIA, dinas rahasia AS.
Maka, mulailah kebijakan meng-obok-obok Indonesia. Antara lain dengan mengalirkan dana, personel, berikut peralatan militer, menunjang pemberontakan PRRI/Permesta.
***
BUKU Feet of the Fire karya bersama Kenneth Conboy & James Morrison dengan rinci mengungkapkan operasi rahasia CIA dalam menggoyang kekuasaan Bung Karno tahun 1957-1958. Operasi militer itu berupaya menyingkirkan rezim yang sedang tidak disukai AS dan menggantikannya dengan penguasa boneka.Ada dalil terkenal dari Menlu Dulles, "...jika Anda bukan rekan, pasti musuh." Dalam prespektif ini, dinas rahasia AS CIA pada khususnya dan juga pemerintahan Eisenhower pada umumnya, tanpa sadar justru meminjam taktik komunis, menghalalkan segala macam cara. Hal itu diperburuk oleh batasan luas tentang apa yang mereka sebut komunis. Ke dalam batasan itu kemudian tercakup semua kelompok kiri, gerakan revolusioner, dan juga kaum nasionalis yang tidak mau diajaknya.
Pada sisi lain harus dipahami, mengapa meletus pemberontakan PRRI/Permesta?
Isu yang dipakai untuk memulai pemberontakan adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat di Jakarta kepada persoalan daerah. Arus besar pemikiran menentang Jakarta ini dilengkapi sejumlah sentimen pribadi, dan juga kekalahan politik pada Pemilu 1955.
Adalah sangat menarik untuk mengkaji Pemilu 1955. Sampai hari ini para pengamat tetap menyebutkan, itulah pemilu paling demokratis yang pernah terselenggara di Indonesia.
Perlu diingat, pada pemilu tersebut, untuk pertama kalinya PKI tampil sebagai partai terbesar keempat. Sementara kita tidak bisa melupakan, CIA sudah pernah memberikan dana rahasia sebesar satu juta dollar AS kepada salah satu partai peserta pemilu, sebagai upaya membendung kemenangan PKI.
Maka pertanyaannya, apakah dana rahasia dari CIA telah dikorup oleh para elite parpol bersangkutan? Ataukah, PKI lebih pandai dalam menjual gagasan, menawarkan ide serta memberikan impian, sehingga berhasil merebut massa dalam jumlah di luar dugaan?
Kemenangan dalam pemilu yang demokratis ini ternyata dijawab dengan aksi nondemokratis. Dengan dalih Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh ke kubu komunis, CIA segera melancarkan operasi rahasia dengan memanfaatkan munculnya pergolakan di daerah dan tampilnya sejumlah kolonel pembangkang yang kebetulan panglima militer di daerah bergolak.
Akhirnya, sesudah menelan korban ribuan orang tewas, baik pada rakyat biasa, para pemberontak dan juga tentara pusat, operasi rahasia CIA untuk mendukung pemberontakan PRRI/ Permesta mengalami kegagalan memalukan.
***
OPERASI tersebut mengerahkan sejumlah tenaga ahli CIA untuk memberikan latihan perang dan mendampingi pertempuran di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara. Menyelenggarakan pelatihan di Saipan, mengalirkan perbekalan militer, menebar uang rupiah palsu, mengirim kapal selam, pesawat terbang dan juga para penerbang tempur. Bahkan, CIA merekrut para veteran perang asal Polandia, Taiwan, dan Filipina, untuk membantu memenangkan perang kotor mereka.
Dengan melakukan wawancara kepada para pelaku dari kedua sisi serta memanfaatkan beragam dokumen yang selama ini dirahasiakan, kisah petualangan CIA di Indonesia tampil lebih jernih. Buku ini juga menyoroti kemampuan tempur para pemberontak yang segera kedodoran meski memiliki persenjataan jauh lebih baik daripada pasukan pusat.
Terjadilah perpecahan antara para politisi sipil dan kaum militer di kubu pemberontak. Para politisi mencoba meneruskan perjuangan lewat aliansi dengan gerakan Darul Islam (DI) di Aceh dan Sulawesi Selatan dengan membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI). Sementara para pemberontak eks militer menolak kerja sama semacam ini, sebab beberapa tahun sebelumnya, mereka adalah penumpas gerakan separatis.
Secara plastis buku ini melukiskan AH Nasution yang sedang kekurangan pasukan, Ahmad Yani tidak punya peta pendaratan, dan Benny Moerdani yang belum pernah mengikuti latihan terjun payung. Dengan segala keterbatasan, mereka itu nekat menumpas pemberontakan.
Diulas juga tentang nasib tragis Kawilarang. Teman satu kelas Nasution ini tidak pernah berniat memberontak dan tak mau menerima bantuan CIA, tetapi di sisi lain dia tidak rela tanah leluhurnya dihancurkan.
Bahwa CIA berminat menggoyang Bung Karno memang bukan sekadar analisa. Tetapi, bagaimana mereka bisa leluasa campur tangan di Indonesia?
Jawabannya mungkin dilihat dari perundingan Ahmad Husein dan Ventje Sumual dengan Foster Collins, agen CIA di Singapura.
Sayang, buku ini tidak banyak menyinggung peran para politisi sipil pendukung pemberontakan. Satu-satunya yang dikisahkan agak rinci hanya peran Sumitro Djojohadikusumo. Tokoh ini bukan hanya ikut dalam pertemuan di Sungai Dareh (ketika para pemberontak merancang pembangkangan), tetapi dia juga yang aktif melakukan shopping persenjataan sejak dari Eropa Barat sampai Taiwan.
Kini, semua peristiwa dalam buku ini, tinggal menjadi sebuah catatan sejarah. Hikmah yang bisa dipetik adalah pelajaran bahwa setiap boneka, hanya akan bisa berkiprah kalau sedang dimainkan oleh sang dalang. Begitu pihak dalang, CIA dan Pemerintah AS menarik dukungannya, maka hari-hari akhir pemberontakan PRRI/Permesta tinggal dihitung dengan jari.
Tragisnya, kebijakan AS ternyata bisa berubah dengan mendadak.
Sumber : http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=127934
Setelah Indonesia merdeka semakin lama Indonesia menjadai semakin kacau maka artikel ini saya repost agar para pemuda-pemudi Indonesia dapat mengingat bagaimana sulit'a dan gigih'a pahlawan kita untuk mencapai kemerdekaan ini jadi simak baik2 .
Ini replika tandu Pak Dirman
Beliau - dalam keadaan sakit parah, paru2 tinggal sebelah - tetap memaksakan diri bergerilya melawan Belanda. Bukan materi yg beliau kejar, bukan gaji besar, bukan fasilitas. Beliau bahkan tidak digaji. Presiden dan Perdana Menteri sudah ditangkap Belanda dalam Agresi Militer (Aksi Polisionil) Belanda ke-2. Beliau menjual perhiasan istrinya untuk modal perjuangan, berpindah dari hutan ke hutan, dengan kondisi medan yg sangat berat, dibayang-bayangi pengejaran tentara Belanda lewat darat dan udara.
Pak Dirman -dalam keadaan sakit parah digerogoti TBC & paru2 tinggal satu- memimpin perang gerilya dari atas tandu.
Inilah para gerilyawan yang beliau pimpin, berjuang keluar masuk hutan naik turun gunung demi kita anak cucu mereka.
Berjuang dengan persenjataan seadanya, melawan musuh yang memiliki persenjataan modern didukung kekuatan laut dan udara.
Gerilya berdasar kepada taktik hit and run, dan ini ampuh untuk merontokkan moral Belanda.
Di tengah kondisi kesehatan beliau yg makin mengkhawatirkan itu, banyak pihak yg menyarankan agar beliau berhenti bergerilya, namun semangat juang beliau tidak dapat dipatahkan oleh siapapun juga.
Beliau terus gigih berjuang, tidak mempedulikan lagi keselamatan dirinya. Bagi beliau, lebih baik hancur dan mati daripada tetap dijajah.
Berkat perjuangan yg tak kenal menyerah itulah, Belanda kewalahan secara militer. Kekuatan gerilya Pak Dirman luar biasa. Belanda hanya mampu menguasai perkotaan, sedangkan di luar itu, sudah masuk wilayah gerilya tentara dan pejuang kita. Di sisi lain, tekanan diplomatis terhadap Belanda juga bertubi2, karena dunia internasional melihat bahwa dengan eksistensi TNI yg ditunjukkan oleh Pak Dirman membuktikan bahwa Republik Indonesia itu ada, dan bukan sekedar kumpulan gerombolan ekstrimis seperti yg santer dipropagandakan Belanda.
Akhirnya, Belanda pun benar2 angkat tangan, dan terpaksa mengajak RI untuk berunding kembali. Perjanjian Roem Royen pun terwujud pada tanggal 7 Mei 1949, dimana Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Presiden pun telah dibebaskan oleh Belanda dan dikembalikan ke ibukota negara, waktu itu masih Yogyakarta. Namun ini masih belum final dan Pak Dirman tetap belum yakin dengan hasil perjanjian itu. Beliau tetap bersikeras melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air.
Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta kepada Kolonel Gatot Soebroto untuk menulis surat kepada Pak Dirman agar bersedia kembali ke ibukota. Berikut adalah penggalan surat Kolonel Gatot Soebroto yang meminta Pak Dirman untuk berhenti bergerilya dan beristirahat (di-EYD-kan):
Quote:
"...tidak asing lagi bagi saya, tentu saya juga mempunyai pendirian begitu. Semua-semuanya Tuhan yang menentukan, tetapi sebagai manusia diharuskan ikhtiar. Begitu pula dengan keadaan adikku, karena kesehatannya terganggu harus ikhtiar, mengaso sungguh-sungguh, jangan mengalih apa-apa. Laat alles waaien.
Ini bukan supaya jangan mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang Maha Kuasa.
Ini kali saya selaku Saudara tua dari adik minta ditaati..."
Pak Dirman pun akhirnya luluh. Bagaimanapun, perjuangan adalah jalan beliau, dan kini beliau menyadari, bahwa hasil perjuangan itu sudah mendekati akhirnya.
Sebagai persiapan pulangnya Pak Dirman ke ibukota, Sri Sultan pun mengirimkan pakaian kebesaran. Namun dengan halus dan bijaksana, kiriman itu beliau tolak. Pak Dirman memilih datang sebagaimana adanya sebagaimana ketika meninggalkan ibukota untuk bergerilya, dengan segala kekurangan dan penderitaan.
Beliau datang dengan tandu, dikawal banyak sekali anak buah beliau yang mencintai beliau. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno langsung menyambut dan merangkul beliau.
Bung Karno merangkul Pak Dirman yang akhirnya tiba kembali di ibukota negara setelah berbulan2 bergerilya keluar masuk hutan. Bung Karno sendiri tidak tahan melihat kondisi Pak Dirman yang tampak kurus dan sangat lusuh...
Perundingan pun berlanjut kepada Konferensi Meja Bundar. Puncaknya, tidak lama berselang, Belanda terpaksa mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, dan benar-benar hengkang dari ibu pertiwi.
Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda, 27 Desember 1949, yg merupakan hasil jerih payah perjuangan Pak Dirman
Sayang sekali, seakan-akan senada dengan ucapan Pak Gatot Soebroto yg dibold di atas, Pak Dirman sepertinya memang ditakdirkan hanya untuk berjuang, bukan untuk menikmati kemerdekaan yg telah beliau perjuangkan. Beliau wafat dalam sakit beliau pada tanggal 29 Januari 1950, hanya berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan RI.
Pemakaman Pak Dirman, 29 Januari 1950, hanya 1 bulan berselang setelah Pengakuan Kedaulatan RI
---
Apa yg ingin ane sampaikan gini gan:
Pak Dirman
kami anak cucumu yang dulu engkau perjuangkan
kami anak cucumu yang dulu engkau bela mati-matian
kini hidup dalam negeri Indonesia yang merdeka
kami dapat belajar, bekerja dan bersenang-senang dengan tenang
karena kita sudah merdeka
Dulu, engkau rela dan gigih berjuang
tak pedulikan nyawamu, tak pedulikan kesehatanmu
hanya agar kami anak cucumu ini
bisa hidup dalam alam kemerdekaan
Kini
walaupun namamu diabadikan
menjadi nama jalan utama di seluruh Indonesia
walaupun patungmu ditegakkan dimana-mana
(dan aku yakin engkau tak suka ini)
walaupun namamu tertera di seluruh buku sejarah
Tapi
pastilah bukan itu yang engkau inginkan
terpikir dalam benakmu pun tidak
karena kita semua mengenalmu
mengenal sosok yang sangat sederhana
yang sangat tidak menyukai pujian
Yang engkau inginkan dari kami adalah
agar kami mengisi kemerdekaan yang telah engkau perjuangkan ini
sesuai dengan teladanmu
yakni ketulusan, kejujuran, dan semangat juang yang tak kunjung padam
Kami yakin
di alam sana, engkau prihatin melihat kondisi bangsa ini
banyak penerusmu yang tidak tulus, tidak jujur, dan lemah
sungguh, sudah seharusnya lah
mereka mengambil teladan darimu
Terimakasih Pak Dirman
atas segala pengorbananmu dan teladanmu
Kami anak cucumu
akan mencoba menjadi yang lebih baik
Walaupun mungkin kami tak akan pernah bisa seperti Bapak
namun mudah-mudahan
Bapak tetap bisa bangga terhadap kami
Sumber : http://www.indowebster.web.id/showthread.php?t=89923
Jendral Soedirman
Ini replika tandu Pak Dirman
Beliau - dalam keadaan sakit parah, paru2 tinggal sebelah - tetap memaksakan diri bergerilya melawan Belanda. Bukan materi yg beliau kejar, bukan gaji besar, bukan fasilitas. Beliau bahkan tidak digaji. Presiden dan Perdana Menteri sudah ditangkap Belanda dalam Agresi Militer (Aksi Polisionil) Belanda ke-2. Beliau menjual perhiasan istrinya untuk modal perjuangan, berpindah dari hutan ke hutan, dengan kondisi medan yg sangat berat, dibayang-bayangi pengejaran tentara Belanda lewat darat dan udara.
Di tengah kondisi kesehatan beliau yg makin mengkhawatirkan itu, banyak pihak yg menyarankan agar beliau berhenti bergerilya, namun semangat juang beliau tidak dapat dipatahkan oleh siapapun juga.
Beliau terus gigih berjuang, tidak mempedulikan lagi keselamatan dirinya. Bagi beliau, lebih baik hancur dan mati daripada tetap dijajah.
Berkat perjuangan yg tak kenal menyerah itulah, Belanda kewalahan secara militer. Kekuatan gerilya Pak Dirman luar biasa. Belanda hanya mampu menguasai perkotaan, sedangkan di luar itu, sudah masuk wilayah gerilya tentara dan pejuang kita. Di sisi lain, tekanan diplomatis terhadap Belanda juga bertubi2, karena dunia internasional melihat bahwa dengan eksistensi TNI yg ditunjukkan oleh Pak Dirman membuktikan bahwa Republik Indonesia itu ada, dan bukan sekedar kumpulan gerombolan ekstrimis seperti yg santer dipropagandakan Belanda.
Akhirnya, Belanda pun benar2 angkat tangan, dan terpaksa mengajak RI untuk berunding kembali. Perjanjian Roem Royen pun terwujud pada tanggal 7 Mei 1949, dimana Indonesia dan Belanda sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Presiden pun telah dibebaskan oleh Belanda dan dikembalikan ke ibukota negara, waktu itu masih Yogyakarta. Namun ini masih belum final dan Pak Dirman tetap belum yakin dengan hasil perjanjian itu. Beliau tetap bersikeras melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air.
Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX meminta kepada Kolonel Gatot Soebroto untuk menulis surat kepada Pak Dirman agar bersedia kembali ke ibukota. Berikut adalah penggalan surat Kolonel Gatot Soebroto yang meminta Pak Dirman untuk berhenti bergerilya dan beristirahat (di-EYD-kan):
Quote:
"...tidak asing lagi bagi saya, tentu saya juga mempunyai pendirian begitu. Semua-semuanya Tuhan yang menentukan, tetapi sebagai manusia diharuskan ikhtiar. Begitu pula dengan keadaan adikku, karena kesehatannya terganggu harus ikhtiar, mengaso sungguh-sungguh, jangan mengalih apa-apa. Laat alles waaien.
Ini bukan supaya jangan mati konyol, tetapi supaya cita-cita adik tercapai. Meskipun buah-buahnya kita tidak turut memetik, melihat pohonnya subur, kita merasa gembira dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang Maha Kuasa.
Ini kali saya selaku Saudara tua dari adik minta ditaati..."
Pak Dirman pun akhirnya luluh. Bagaimanapun, perjuangan adalah jalan beliau, dan kini beliau menyadari, bahwa hasil perjuangan itu sudah mendekati akhirnya.
Sebagai persiapan pulangnya Pak Dirman ke ibukota, Sri Sultan pun mengirimkan pakaian kebesaran. Namun dengan halus dan bijaksana, kiriman itu beliau tolak. Pak Dirman memilih datang sebagaimana adanya sebagaimana ketika meninggalkan ibukota untuk bergerilya, dengan segala kekurangan dan penderitaan.
Beliau datang dengan tandu, dikawal banyak sekali anak buah beliau yang mencintai beliau. Setibanya di Gedung Agung, Presiden Soekarno langsung menyambut dan merangkul beliau.
Bung Karno merangkul Pak Dirman yang akhirnya tiba kembali di ibukota negara setelah berbulan2 bergerilya keluar masuk hutan. Bung Karno sendiri tidak tahan melihat kondisi Pak Dirman yang tampak kurus dan sangat lusuh...
Perundingan pun berlanjut kepada Konferensi Meja Bundar. Puncaknya, tidak lama berselang, Belanda terpaksa mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, dan benar-benar hengkang dari ibu pertiwi.
Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda, 27 Desember 1949, yg merupakan hasil jerih payah perjuangan Pak Dirman
Sayang sekali, seakan-akan senada dengan ucapan Pak Gatot Soebroto yg dibold di atas, Pak Dirman sepertinya memang ditakdirkan hanya untuk berjuang, bukan untuk menikmati kemerdekaan yg telah beliau perjuangkan. Beliau wafat dalam sakit beliau pada tanggal 29 Januari 1950, hanya berselang 1 bulan setelah pengakuan kedaulatan RI.
Pemakaman Pak Dirman, 29 Januari 1950, hanya 1 bulan berselang setelah Pengakuan Kedaulatan RI
---
Pak Dirman
kami anak cucumu yang dulu engkau perjuangkan
kami anak cucumu yang dulu engkau bela mati-matian
kini hidup dalam negeri Indonesia yang merdeka
kami dapat belajar, bekerja dan bersenang-senang dengan tenang
karena kita sudah merdeka
Dulu, engkau rela dan gigih berjuang
tak pedulikan nyawamu, tak pedulikan kesehatanmu
hanya agar kami anak cucumu ini
bisa hidup dalam alam kemerdekaan
Kini
walaupun namamu diabadikan
menjadi nama jalan utama di seluruh Indonesia
walaupun patungmu ditegakkan dimana-mana
(dan aku yakin engkau tak suka ini)
walaupun namamu tertera di seluruh buku sejarah
Tapi
pastilah bukan itu yang engkau inginkan
terpikir dalam benakmu pun tidak
karena kita semua mengenalmu
mengenal sosok yang sangat sederhana
yang sangat tidak menyukai pujian
Yang engkau inginkan dari kami adalah
agar kami mengisi kemerdekaan yang telah engkau perjuangkan ini
sesuai dengan teladanmu
yakni ketulusan, kejujuran, dan semangat juang yang tak kunjung padam
Kami yakin
di alam sana, engkau prihatin melihat kondisi bangsa ini
banyak penerusmu yang tidak tulus, tidak jujur, dan lemah
sungguh, sudah seharusnya lah
mereka mengambil teladan darimu
Terimakasih Pak Dirman
atas segala pengorbananmu dan teladanmu
Kami anak cucumu
akan mencoba menjadi yang lebih baik
Walaupun mungkin kami tak akan pernah bisa seperti Bapak
namun mudah-mudahan
Bapak tetap bisa bangga terhadap kami
Prof. Arysio Nunes Dos Santos menerbitkan buku yang menggemparkan : “Atlantis The Lost Continents Finally Found”. Dimana ditemukannya ? Secara tegas dinyatakannya bahwa lokasi Atlantis yang hilang sejak kira-kira 11.600 tahun yang lalu itu adalah di Indonesia . Selama ini, benua yang diceritakan Plato 2.500 tahun yang lalu itu adalah benua yang dihuni oleh bangsaAtlantis yang memiliki peradaban yang sangat tinggi dengan alamnya yang sangat kaya, yang kemudian hilang tenggelam ke dasar laut oleh bencana banjir dan gempa bumi sebagai hukuman dari yang Kuasa. Kisah Atlantis ini dibahas dari masa ke masa, dan upaya penelusuran terus pula dilakukan guna menemukan sisa-sisa peradaban tinggi yang telah dicapai oleh bangsa Atlantis itu.
Pencarian dilakukan di Samudera Atlantik, Laut Tengah, Karibia, sampai ke kutub Utara. Pencarian ini sama sekali tidak ada hasilnya, sehingga sebagian orang beranggapan bahwa yang diceritakan Plato itu hanyalah negeri dongeng semata. Profesor Santos yang ahli Fisika Nuklir ini menyatakan bahwa Atlantis tidak pernah ditemukan karena dicari di tempat yang salah. Lokasi yang benar secara menyakinkan adalah Indonesia, katanya.
Prof. Santos mengatakan bahwa dia sudah meneliti kemungkinan lokasi Atlantis selama 29 tahun terakhir ini. Ilmu yang digunakan Santos dalam menelusur lokasi Atlantis ini adalah ilmu Geologi, Astronomi, Paleontologi, Archeologi, Linguistik, Ethnologi, dan Comparative Mythology. Buku Santos sewaktu ditanyakan ke ‘Amazon.com’ seminggu yang lalu ternyata habis tidak bersisa. Bukunya ini terlink ke 400 buah sites di Internet, dan websitenya sendiri menurut Santos selama ini telah dikunjungi sebanyak 2.500.000 visitors. Ini adalah iklan gratis untuk mengenalkan Indonesia secara efektif ke dunia luar, yang tidak memerlukan dana 1 sen pun dari Pemerintah RI.
Plato pernah menulis tentang Atlantis pada masa dimana Yunani masih menjadi pusat kebudayaan Dunia Barat (Western World). Sampai saat ini belum dapat dideteksi apakah sang ahli falsafah ini hanya menceritakan sebuah mitos, moral fable, science fiction, ataukah sebenarnya dia menceritakan sebuah kisah sejarah. Ataukah pula dia menjelaskan sebuah fakta secara jujur bahwa Atlantis adalah sebuah realitas absolut?
Plato bercerita bahwa Atlantis adalah sebuah negara makmur dengan emas, batuan mulia, dan ‘mother of all civilazation’ dengan kerajaan berukuran benua yang menguasai pelayaran, perdagangan, menguasai ilmu metalurgi, memiliki jaringan irigasi, dengan kehidupan berkesenian, tarian, teater, musik, dan olahraga.
Warga Atlantis yang semula merupakan orang-orang terhormat dan kaya, kemudian berubah menjadi ambisius. Yang kuasa kemudian menghukum mereka dengan mendatangkan banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi yang sedemikian dahsyatnya sehingga menenggelamkan seluruh benua itu.
Kisah-kisah sejenis atau mirip kisah Atlantis ini yang berakhir dengan bencana banjir dan gempa bumi, ternyata juga ditemui dalam kisah-kisah sakral tradisional di berbagai bagian dunia, yang diceritakan dalam bahasa setempat. Menurut Santos, ukuran waktu yang diberikan Plato 11.600 tahun BP (Before Present), secara tepat bersamaan dengan berakhirnya Zaman Es Pleistocene, yang juga menimbulkan bencana banjir dan gempa yang sangat hebat.
Bencana ini menyebabkan punahnya 70% dari species mamalia yang hidup saat itu, termasuk kemungkinan juga dua species manusia : Neandertal dan Cro-Magnon.
Sebelum terjadinya bencana banjir itu, pulau Sumatera, pulau Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia.
Sebelum terjadinya bencana banjir itu, pulau Sumatera, pulau Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara masih menyatu dengan semenanjung Malaysia dan benua Asia.
Posisi Indonesia terletak pada 3 lempeng tektonis yang saling menekan, yang menimbulkan sederetan gunung berapi mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan terus ke Utara sampai ke Filipina yang merupakan bagian dari ‘Ring of Fire’.
Gunung utama yang disebutkan oleh Santos, yang memegang peranan penting dalam bencana ini adalah Gunung Krakatau dan ‘sebuah gunung lain’ (kemungkinan Gunung Toba). Gunung lain yang disebut-sebut (dalam kaitannya dengan kisah-kisah mytologi adalah Gunung Semeru, Gunung Agung, dan Gunung Rinjani.
Bencana alam beruntun ini menurut Santos dimulai dengan ledakan dahsyat gunung Krakatau, yang memusnahkan seluruh gunung itu sendiri, dan membentuk sebuah kaldera besar yaitu selat Sunda yang jadinya memisahkan pulau Sumatera dan Jawa.
Letusan ini menimbulkan tsunami dengan gelombang laut yang sangat tinggi, yang kemudian menutupi dataran-dataran rendah diantara Sumatera dengan Semenanjung Malaysia, diantara Jawa dan Kalimantan, dan antara Sumatera dan Kalimantan. Abu hasil letusan gunung Krakatau yang berupa ‘fly-ash’ naik tinggi ke udara dan ditiup angin ke seluruh bagian dunia yang pada masa itu sebagian besar masih ditutup es (Zaman Es Pleistocene) .
Abu ini kemudian turun dan menutupi lapisan es. Akibat adanya lapisan abu, es kemudian mencair sebagai akibat panas matahari yang diserap oleh lapisan abu tersebut.
Gletser di kutub Utara dan Eropah kemudian meleleh dan mengalir ke seluruh bagian bumi yang rendah, termasuk Indonesia. Banjir akibat tsunami dan lelehan es inilah yang menyebabkan air laut naik sekitar 130 meter diatas dataran rendah Indonesia. Dataran rendah di Indonesia tenggelam dibawah muka laut, dan yang tinggal adalah dataran tinggi dan puncak-puncak gunung berapi.
Tekanan air yang besar ini menimbulkan tarikan dan tekanan yang hebat pada lempeng-lempeng benua, yang selanjutnya menimbulkan letusan-letusan gunung berapi selanjutnya dan gempa bumi yang dahsyat. Akibatnya adalah berakhirnya Zaman Es Pleitocene secara dramatis.
Dalam bukunya Plato menyebutkan bahwa Atlantis adalah negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Padahal zaman pada waktu itu adalah Zaman Es, dimana temperatur bumi secara menyeluruh adalah kira-kira 15 derajat Celcius lebih dingin dari sekarang.
Lokasi yang bermandi sinar matahari pada waktu itu hanyalah Indonesia yang memang terletak di katulistiwa.
Plato juga menyebutkan bahwa luas benua Atlantis yang hilang itu “….lebih besar dari Lybia (Afrika Utara) dan Asia Kecil digabung jadi satu…”. Luas ini persis sama dengan luas kawasan Indonesia ditambah dengan luas Laut China Selatan.
Menurut Profesor Santos, para ahli yang umumnya berasal dari Barat, berkeyakinan teguh bahwa peradaban manusia berasal dari dunia mereka. Tapi realitas menunjukkan bahwa Atlantis berada di bawah perairan Indonesia dan bukan di tempat lain.
Walau dikisahkan dalam bahasa mereka masing-masing, ternyata istilah-istilah yang digunakan banyak yang merujuk ke hal atau kejadian yang sama. Santos menyimpulkan bahwa penduduk Atlantis terdiri dari beberapa suku/etnis, dimana 2 buah suku terbesar adalah Aryan dan Dravidas.
Semua suku bangsa ini sebelumya berasal dari Afrika 3 juta tahun yang lalu, yang kemudian menyebar ke seluruh Eurasia dan ke Timur sampai Auatralia lebih kurang 1 juta tahun yang lalu. Di Indonesia mereka menemukan kondisi alam yang ideal untuk berkembang, yang menumbuhkan pengetahuan tentang pertanian serta peradaban secara menyeluruh. Ini terjadi pada zaman Pleistocene.
Pada Zaman Es itu, Atlantis adalah surga tropis dengan padang-padang yang indah, gunung, batu-batu mulia, metal berbagai jenis, parfum, sungai, danau, saluran irigasi, pertanian yang sangat produktif, istana emas dengan dinding-dinding perak, gajah, dan bermacam hewan liar lainnya. Menurut Santos, hanya Indonesialah yang sekaya ini . Ketika bencana yang diceritakan diatas terjadi, dimana air laut naik setinggi kira-kira 130 meter, penduduk Atlantis yang selamat terpaksa keluar dan pindah ke India, Asia Tenggara, China, Polynesia, dan Amerika.
Suku Aryan yang bermigrasi ke India mula-mula pindah dan menetap di lembah Indus. . Karena glacier Himalaya juga mencair dan menimbulkan banjir di lembah Indus, mereka bermigrasi lebih lanjut ke Mesir, Mesopotamia, Palestin, Afrika Utara, dan Asia Utara.
Di tempat-tempat baru ini mereka kemudian berupaya mengembangkan kembali budaya Atlantis yang merupakan akar budaya mereka.
Catatan terbaik dari tenggelamnya benua Atlantis ini dicatat di India melalui tradisi-tradisi cuci di daerah seperti Lanka, Kumari Kandan, Tripura, dan lain-lain. Mereka adalah pewaris dari budaya yang tenggelam tersebut.
Suku Dravidas yang berkulit lebih gelap tetap tinggal di Indonesia. Migrasi besar-besaran ini dapat menjelaskan timbulnya secara tiba-tiba atau seketika teknologi maju seperti pertanian, pengolahan batu mulia, metalurgi, agama, dan diatas semuanya adalah bahasa dan abjad di seluruh dunia selama masa yang disebut Neolithic Revolution.
Bahasa-bahasa dapat ditelusur berasal dari Sansekerta dan Dravida. Karenanya bahasa-bahasa di dunia sangat maju dipandang dari gramatika dan semantik. Contohnya adalah abjad. Semua abjad menunjukkan adanya “sidik jari” dari India yang pada masa itu merupakan bagian yang integral dari Indonesia.
Dari Indonesialah lahir bibit-bibit peradaban yang kemudian berkembang menjadi budaya lembah Indus, Mesir, Mesopotamia, Hatti, Junani, Minoan, Crete, Roma, Inka, Maya, Aztek, dan lain-lain. Budaya-budaya ini mengenal mitos yang sangat mirip. Nama Atlantis diberbagai suku bangsa disebut sebagai Tala, Attala, Patala, Talatala, Thule, Tollan, Aztlan, Tluloc, dan lain-lain.
Itulah ringkasan teori Profesor Santos yang ingin membuktikan bahwa benua atlantis yang hilang itu sebenarnya berada di Indonesia. Bukti-bukti yang menguatkan Indonesia sebagai Atlantis, dibandingkan dengan lokasi alternative lainnya disimpulkan Profesor Santos dalam suatu matrix yang disebutnya sebagai ‘Checklist’.
Terlepas dari benar atau tidaknya teori ini, atau dapat dibuktikannya atau tidak kelak keberadaan Atlantis di bawah laut di Indonesia, teori Profesor Santos ini sampai saat ini ternyata mampu menarik perhatian orang-orang luar ke Indonesia. Teori ini juga disusun dengan argumentasi atau hujjah yang cukup jelas.
Kalau ada yang beranggapan bahwa kualitas bangsa Indonesia sekarang sama sekali “tidak meyakinkan” untuk dapat dikatakan sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa maju yang diturunkannya itu, maka ini adalah suatu proses maju atau mundurnya peradaban yang memakan waktu lebih dari sepuluh ribu tahun. Contoh kecilnya, ya perbandingan yang sangat populer tentang orang Malaysia dan Indonesia; dimana 30 tahunan yang lalu mereka masih belajar dari kita, dan sekarang mereka relatif berada di depan kita.
Sumber : http://www.nyit-nyit.net/index.php?/topic/65855-ternyata-benar-benua-atlantis-itu-indonesia/page__pid__945406#entry945406
Yogyakarta pertama kali berstatus provinsi pada 5 September 1945, ketika Raja Ngayogyakarto Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Paku Alam VIII menyatakan bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan Soekarno Hatta pada 17 Agustus 1945.
Amanat Sri Sultan bersama Paku Alaman yang kemudian disebut Amanat 5 September tersebut merupakan bentuk dukungan Kerajaan Ngayogyakarto Hadiningrat terhadap NKRI.
Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai suatu negara merdeka oleh Soekarno Hatta, sebenarnya Kerajaan Yogyakarta dan begitu juga kerajaan-kerajaan lain di wilayah bekas jajahan Belanda bisa saja melepaskan diri dari NKRI.
Namun ternyata Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII memberikan dukungan terhadap NKRI dan dalam amanat yang ditandatangani Sri Sultan bersama Paku Alam menyatakan “Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.”
Isi lain dari amanat Sri Sultan tersebut adalah, “Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.”
Berikutnya adalah, “Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.”
Begitu juga Paku Alam VIII dalam amanatnya menyatakan, “Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.” Berikutnya, “Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.”
Amanat berikutnya adalah, “Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.”
Keistimewaan Yogyakarta ini pun disambut baik oleh para founding father Indonesia dengan dikeluarkannya payung hukum yang dikenal dengan nama piagam penetapan. Payung hukum ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Soekarno yang duduk di BPUPKI dan PPKI pada 19 Agustus 1945.
Piagam penetapan ini kemudian diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 6 September 1945. Isi piagam penetapan itu adalah, “Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX, Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:
Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya,
Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.
Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ir. Sukarno”
Sejak itulah status daerah istimewa melekat pada Yogyakarta dan ditetapkan dalam Undang-Undang No 3 tahun 1950 Jo UU No 19 tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
Terlebih status istimewa mendapat payung hukum dari Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18A ayat 1 yang penegasannya adalah “bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang.”
Konsekuensi dari hal tersebut berarti pemimpin (gubernur dan wakil gubernur) Provinsi Yogyakarta adalah raja Ngayogyakarto Hadiningrat dengan wakilnya adalah raja dari Paku Alam, yang selama ini dijabat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dan kemudian dilanjutkan (baca diwariskan) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX.
Kondisi ini berlangsung damai sampai kemudian muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, diatur bahwa gubernur dan wakil gubernur suatu provinsi di NKRI dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan masa jabatan maksimal 10 tahun atau dua kali pilkada.
Daerah Istimewa Yogyakarta pun harus mengikuti aturan dalam undang-undang tersebut. Artinya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX harus mengikuti pilkada jika ingin menjadi gubernu dan wakil gubernur lagi. Hingga kemudian pemerintah (pusat) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk Yogyakarta yang sampai saat ini belum tuntas. Padahal RUU tersebut diharapkan menjadi solusi bagi keistimewaan Yogyakarta.
Pada saat itulah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang masa jabatan gubernurnya sudah diperpanjang dua kali menyatakan perlunya referendum yang dilakukan untuk Provinsi DI Yogyakarta. Referendum bagi rakyat Yogyakarta ini, apakah gubernur dan wakil gubernurnya nanti ditetapkan atau dipilih dalam pilkada. Walau pun banyak kalangan, lontaran Sri Sultan tersebut hanya untuk menyindir pemerintah (pusat) dan DPR agar menyelesaikan segera RUU.
Memang selama ini status istimewa Yogyakarta terkesan digantung oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah di satu sisi menuding DPR lambat menyelesaikan pembahasan di sisi lain DPR menuding pemerintah menahan RUU tersebut di Kementerian Dalam Negeri. Apakah benar nantinya referendum yang menjadi solusinya, seperti dilontarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X? Dan ini mengkhawatirkan karena di samping bisa menjadi preseden buruk bagi provinsi lain bisa juga menjadi awal disintegrasi bangsa dan bubarnya NKRI.
Sumber : http://www.lintasberita.com/go/1349645
Amanat Sri Sultan bersama Paku Alaman yang kemudian disebut Amanat 5 September tersebut merupakan bentuk dukungan Kerajaan Ngayogyakarto Hadiningrat terhadap NKRI.
Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai suatu negara merdeka oleh Soekarno Hatta, sebenarnya Kerajaan Yogyakarta dan begitu juga kerajaan-kerajaan lain di wilayah bekas jajahan Belanda bisa saja melepaskan diri dari NKRI.
Namun ternyata Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII memberikan dukungan terhadap NKRI dan dalam amanat yang ditandatangani Sri Sultan bersama Paku Alam menyatakan “Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.”
Isi lain dari amanat Sri Sultan tersebut adalah, “Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.”
Berikutnya adalah, “Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.”
Begitu juga Paku Alam VIII dalam amanatnya menyatakan, “Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.” Berikutnya, “Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.”
Amanat berikutnya adalah, “Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.”
Keistimewaan Yogyakarta ini pun disambut baik oleh para founding father Indonesia dengan dikeluarkannya payung hukum yang dikenal dengan nama piagam penetapan. Payung hukum ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Soekarno yang duduk di BPUPKI dan PPKI pada 19 Agustus 1945.
Piagam penetapan ini kemudian diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 6 September 1945. Isi piagam penetapan itu adalah, “Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX, Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan:
Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya,
Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia.
Jakarta, 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia
Ir. Sukarno”
Sejak itulah status daerah istimewa melekat pada Yogyakarta dan ditetapkan dalam Undang-Undang No 3 tahun 1950 Jo UU No 19 tahun 1950 mengenai Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
Terlebih status istimewa mendapat payung hukum dari Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18A ayat 1 yang penegasannya adalah “bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang.”
Konsekuensi dari hal tersebut berarti pemimpin (gubernur dan wakil gubernur) Provinsi Yogyakarta adalah raja Ngayogyakarto Hadiningrat dengan wakilnya adalah raja dari Paku Alam, yang selama ini dijabat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dan kemudian dilanjutkan (baca diwariskan) kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX.
Kondisi ini berlangsung damai sampai kemudian muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, diatur bahwa gubernur dan wakil gubernur suatu provinsi di NKRI dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan masa jabatan maksimal 10 tahun atau dua kali pilkada.
Daerah Istimewa Yogyakarta pun harus mengikuti aturan dalam undang-undang tersebut. Artinya Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX harus mengikuti pilkada jika ingin menjadi gubernu dan wakil gubernur lagi. Hingga kemudian pemerintah (pusat) mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk Yogyakarta yang sampai saat ini belum tuntas. Padahal RUU tersebut diharapkan menjadi solusi bagi keistimewaan Yogyakarta.
Pada saat itulah Sri Sultan Hamengku Buwono X yang masa jabatan gubernurnya sudah diperpanjang dua kali menyatakan perlunya referendum yang dilakukan untuk Provinsi DI Yogyakarta. Referendum bagi rakyat Yogyakarta ini, apakah gubernur dan wakil gubernurnya nanti ditetapkan atau dipilih dalam pilkada. Walau pun banyak kalangan, lontaran Sri Sultan tersebut hanya untuk menyindir pemerintah (pusat) dan DPR agar menyelesaikan segera RUU.
Memang selama ini status istimewa Yogyakarta terkesan digantung oleh pemerintah dan DPR. Pemerintah di satu sisi menuding DPR lambat menyelesaikan pembahasan di sisi lain DPR menuding pemerintah menahan RUU tersebut di Kementerian Dalam Negeri. Apakah benar nantinya referendum yang menjadi solusinya, seperti dilontarkan Sri Sultan Hamengku Buwono X? Dan ini mengkhawatirkan karena di samping bisa menjadi preseden buruk bagi provinsi lain bisa juga menjadi awal disintegrasi bangsa dan bubarnya NKRI.
Sumber : http://www.lintasberita.com/go/1349645
Pendukung reformasi vs tentara dan orba
Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak pernah mengakui pemerintahan ini dan mahasiswa mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang yang terkait dengan Orde Baru.
Mahasiswa dan masyarakat pendukung Reformasi menolak diadakannya Sidang Istimewa 1998 dan secara bersamaan menolak dengan keras Dwifungsi ABRI/TNI (terlalu keras bahkan hingga menggubah hymne ABRI menjadi kurang sopan dan dinyayikan setiap berdemonstrasi). Alasannya karena menurut mahasiswa Dwifungsi ABRI/TNI ini merupakan salah satu penghalang bangsa Indonesia untuk maju. Tidak dapat disangkal bahwa Orde Baru membawa kemajuan bagi negara namun bila Dwifungsi disingkirkan akan menghasilkan kemajuan yang jauh daripada yang telah diperoleh.
Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa tersebut masyarakat pendukung Reformasi bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian besar dari kalangan internasional dan terlebih lagi dari kalangan nasional.
Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Ini merupakan taktik standard yang digunakan kalangan intelijen dan jujur saja terlalu mudah dibaca oleh mahasiswa. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat pengawasan yang ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing. Jangan dulu menyalahkan pimpinan universitas karena mereka harus menghadapi penanggung jawab keamanan di Jakarta jika mereka membiarkan universitas mereka menjadi basis perkumpulan mahasiswa saat Sidang Istimewa. Sekali lagi taktik yang digunakan sudah terlalu kuno dan mahasiswa tidak pernah kehabisan akal serta tak pantang menyerah.
Mahasiswa menjadikan Tugu Proklamasi sebagai tempat tujuan yang akan mereka gunakan karena tempat itu bersejarah dan di sanalah mereka akan menyampaikan pendapat mereka menentang Sidang Istimewa. Untuk mencapai Tugu Proklamasi pun tidak mudah bagi mahasiswa saat itu karena ternyata Pamswakarsa bayaran Wiranto telah menduduki Tugu Proklamasi. Mereka pasti mendapat dukungan intelijen jika tidak dari mana mereka tahu dan bagaimana mereka dapat merencanakannya dengan rapih? Mereka bukanlah orang yang lebih pandai dari mahasiswa, mereka berani mati hanya karena Rp 5.000,- dan sungguh menyedihkan karena beberapa orang anggota Pamswakarsa benar-benar mati dikeroyok masyarakat. Kembali ke Tugu Proklamasi, masyarakat sekitar mengusir Pamswakarsa dan mereka terkepung hingga akhirnya dilindungi dan dievakuasi oleh truk-truk PHH. Sehingga mahasiswa berhasil menguasai Tugu Proklamasi terima kasih kepada rakyat pendukung Reformasi.
Sejarah membuktikan bahwa perjuangan mahasiswa tak bisa dibendung, mereka sangat berani dan bahkan jika perlu mengorbankan jiwa mereka demi terwujudnya Indonesia yang baru.
Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi - Gatot Soebroto - Senayan - Slipi, akan tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan Pamswakarsa. Hari itu tidak luput dari bentrokan. Yang terbesar terjadi di daerah Slipi di mana puluhan mahasiswa masuk rumah sakit dan seorang pelajar yakni Lukman Firdaus terluka berat dan juga harus masuk ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian Lukman meninggal dunia. Bentrokan besar lain di Gatot Soebroto walau tidak menimbulkan korban jiwa.
Esok harinya Jum'at tanggal 13 November 1998 ternyata banyak mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta. Keberhasilan mahasiswa mencapai kawasan Semanggi karena menggunakan strategi yang memecah sebagian jumlah mereka dan bergerak dari banyak arah dengan satu tujuan mencapai gedung DPR/MPR untuk menyampaikan ketidak setujuan mereka dengan Sidang Istimewa dan tuntutan lainnya. Strategi ini berhasil memecah konsentrasi aparat keamanan dan membuat mereka panik.
Kepanikan aparat keamanan terlihat walau sejak malam hari Jalan Sudirman telah dihadang aparat keamanan, pada pagi dan siang harinya jumlah aparat keamanan semakin banyak dan bahkan mereka mengirim kendaraan lapis baja untuk mengepung Jalan Jenderal Sudirman dari dua arah. Belum cukup dengan itu mereka mengutus Pamswakarsa untuk membujuk rakyat menentang mahasiswa dari arah Karet ke Semanggi. Yang terjadi adalah rakyat mengejar dan memukuli Pamswakarsa dan mereka lari terbirit-birit. Taktik adu domba intelijen tidak berhasil hari itu walau pernah berhasil pada bulan Mei 1998.
Jumlah mahasiswa dan masyarakat yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan di jalan walaupun disemprot cairan kimia berwarna kuning oleh aparat yang menyebabkan iritasi kulit. Pada saat yang bersamaan terjadi penembakan yang membabibuta oleh aparat dan beberapa detik kemudian di jalan itu sudah ada mahasiswa barisan depan yang tertembak dan meninggal seketika di Jalan Jenderal Sudirman. Ia adalah Teddy Wardhani Kusuma, merupakan korban meninggal dunia pertama di hari itu.
Mahasiswa terpaksa lari ke arah kampus Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan serta rakyat yang terluka. Korban kedua penembakan hari itu adalah Wawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat hendak menolong orang lain yang terluka di pelataran parkir kampus Atma Jaya. Mulai dari jam 3 sore hari itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi sehingga korban terus berjatuhan baik yang meninggal maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut peluru dan gas air mata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu hingga korban meninggal mencapai 15 orang, 7 mahasiswa dan 8 masyarakat. Indonesia kembali membara walau tidak menimbulkan kerusuhan.
Perisitiwa ini diabadikan secara langsung oleh stasiun TV swasta Indonesia, Australia, BBC, CNN, dan banyak lainnya ketika terjadi pertempuran yang tak imbang antara tentara dengan senjata api melawan mahasiswa dengan jaket almamaternya. Radio swasta Indonesia juga melaporkannya secara langsung sampai ke Indonesia bagian Timur. Dengan menyaksikan dan mendengarkan peristiwa secara langsung banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang menangis. Mereka tidak dapat percaya bahwa anak bangsa ditembak mati oleh tentara bangsa sendiri. Memilukan.
Wakil rakyat yang bersidang istimewa dan tokoh politik saat itu tidak menganggap penting suara dan pengorbanan masyarakat maupun mahasiswa, jika tidak mau dikatakan meninggalkan masyarakat dan mahasiswa berjuang sendirian saat itu. Peristiwa itu dianggap sebagai hal lumrah dan biasa untuk biaya demokrasi. "Itulah yang harus dibayar mahasiswa yang berani melawan tentara dan melecehkan lagu ABRI".
Betapa menyakitkan perlakuan mereka kepada masyarakat dan mahasiswa korban peristiwa ini. Kami tidak akan melupakannya, bukan karena kami tidak dapat memaafkan, tapi karena kami sadar bahwasanya kami memiliki tujuan yang berbeda dengan mereka. Kami bertujuan memajukan Indonesia sedangkan mereka bertujuan memajukan diri sendiri dan keluarga masing-masing. Sangat jelas!
Penolak RUU PKB diberondong peluru
Bangsa Indonesia harus mengucurkan air mata kembali. Untuk kesekian kalinya tentara yang seharusnya merupakan pembantu rakyat, digaji oleh uang rakyat, melakukan tindakan pembunuhan terhadap mahasiswa, yang merupakan bagian dari rakyat, dalam menghentikan penolakan sikap mahasiswa terhadap Rancangan Undang Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Lokasi penembakan mahasiswa pun di tempat yang sangat strategis yang dapat dipantau oleh banyak orang awam yaitu di sekitar jembatan Semanggi, depan kampus Universitas Atma Jaya Jakarta, dekat pusat bisnis nasional maupun internasional di Jakarta.
Kala itu adanya desakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan UU PKB yang materinya menurut banyak kalangan dan mahasiswa sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah yang besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB karena UU PKB ini pada dasarnya bertentangan dengan tuntutan mahasiswa sejak tahun 1998 untuk menghilangkan dwifungsi ABRI/TNI. Ini terpaksa dilakukan karena di Indonesia saat itu hanya dengan berdemonstrasi, mereka yang hendak mensahkan Undang Undang tersebut baru mampu berpikir, sebab tampaknya mereka sudah tak punya hati nurani lagi dan entah bagaimana membuat mereka peduli dengan bangsanya daripada peduli terhadap perut buncit mereka itu yang duduk di kursi parlemen menggunakan logo Pancasila dengan bangganya di jas mereka.
Malang nasib mahasiswa yang selalu harus berkorban, kali ini Universitas Indonesia harus kehilangan seorang pejuang demokrasi mereka Yun Hap yang tertembus peluru pada tanggal 23 September 1999. Sungguh pedih bagi mereka yang mengikuti perjuangan mahasiswa karena setiap kali mereka berjuang mereka harus mengorbankan jiwa mereka demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Sampai kapan ini harus berlanjut? Setelah mengorbankan nyawa pun demokrasi masih jauh dari harapan.
Pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk menentukan Pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak pernah mengakui pemerintahan ini dan mahasiswa mendesak pula untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang yang terkait dengan Orde Baru.
Mahasiswa dan masyarakat pendukung Reformasi menolak diadakannya Sidang Istimewa 1998 dan secara bersamaan menolak dengan keras Dwifungsi ABRI/TNI (terlalu keras bahkan hingga menggubah hymne ABRI menjadi kurang sopan dan dinyayikan setiap berdemonstrasi). Alasannya karena menurut mahasiswa Dwifungsi ABRI/TNI ini merupakan salah satu penghalang bangsa Indonesia untuk maju. Tidak dapat disangkal bahwa Orde Baru membawa kemajuan bagi negara namun bila Dwifungsi disingkirkan akan menghasilkan kemajuan yang jauh daripada yang telah diperoleh.
Sepanjang diadakannya Sidang Istimewa tersebut masyarakat pendukung Reformasi bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia. Peristiwa ini mendapat perhatian besar dari kalangan internasional dan terlebih lagi dari kalangan nasional.
Hampir seluruh sekolah dan universitas di Jakarta, tempat diadakannya Sidang Istimewa, diliburkan untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Ini merupakan taktik standard yang digunakan kalangan intelijen dan jujur saja terlalu mudah dibaca oleh mahasiswa. Apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat pengawasan yang ekstra ketat dari pimpinan universitas masing-masing. Jangan dulu menyalahkan pimpinan universitas karena mereka harus menghadapi penanggung jawab keamanan di Jakarta jika mereka membiarkan universitas mereka menjadi basis perkumpulan mahasiswa saat Sidang Istimewa. Sekali lagi taktik yang digunakan sudah terlalu kuno dan mahasiswa tidak pernah kehabisan akal serta tak pantang menyerah.
Mahasiswa menjadikan Tugu Proklamasi sebagai tempat tujuan yang akan mereka gunakan karena tempat itu bersejarah dan di sanalah mereka akan menyampaikan pendapat mereka menentang Sidang Istimewa. Untuk mencapai Tugu Proklamasi pun tidak mudah bagi mahasiswa saat itu karena ternyata Pamswakarsa bayaran Wiranto telah menduduki Tugu Proklamasi. Mereka pasti mendapat dukungan intelijen jika tidak dari mana mereka tahu dan bagaimana mereka dapat merencanakannya dengan rapih? Mereka bukanlah orang yang lebih pandai dari mahasiswa, mereka berani mati hanya karena Rp 5.000,- dan sungguh menyedihkan karena beberapa orang anggota Pamswakarsa benar-benar mati dikeroyok masyarakat. Kembali ke Tugu Proklamasi, masyarakat sekitar mengusir Pamswakarsa dan mereka terkepung hingga akhirnya dilindungi dan dievakuasi oleh truk-truk PHH. Sehingga mahasiswa berhasil menguasai Tugu Proklamasi terima kasih kepada rakyat pendukung Reformasi.
Sejarah membuktikan bahwa perjuangan mahasiswa tak bisa dibendung, mereka sangat berani dan bahkan jika perlu mengorbankan jiwa mereka demi terwujudnya Indonesia yang baru.
Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi - Gatot Soebroto - Senayan - Slipi, akan tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketat oleh tentara, Brimob, dan Pamswakarsa. Hari itu tidak luput dari bentrokan. Yang terbesar terjadi di daerah Slipi di mana puluhan mahasiswa masuk rumah sakit dan seorang pelajar yakni Lukman Firdaus terluka berat dan juga harus masuk ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian Lukman meninggal dunia. Bentrokan besar lain di Gatot Soebroto walau tidak menimbulkan korban jiwa.
Esok harinya Jum'at tanggal 13 November 1998 ternyata banyak mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya, Jakarta. Keberhasilan mahasiswa mencapai kawasan Semanggi karena menggunakan strategi yang memecah sebagian jumlah mereka dan bergerak dari banyak arah dengan satu tujuan mencapai gedung DPR/MPR untuk menyampaikan ketidak setujuan mereka dengan Sidang Istimewa dan tuntutan lainnya. Strategi ini berhasil memecah konsentrasi aparat keamanan dan membuat mereka panik.
Kepanikan aparat keamanan terlihat walau sejak malam hari Jalan Sudirman telah dihadang aparat keamanan, pada pagi dan siang harinya jumlah aparat keamanan semakin banyak dan bahkan mereka mengirim kendaraan lapis baja untuk mengepung Jalan Jenderal Sudirman dari dua arah. Belum cukup dengan itu mereka mengutus Pamswakarsa untuk membujuk rakyat menentang mahasiswa dari arah Karet ke Semanggi. Yang terjadi adalah rakyat mengejar dan memukuli Pamswakarsa dan mereka lari terbirit-birit. Taktik adu domba intelijen tidak berhasil hari itu walau pernah berhasil pada bulan Mei 1998.
Jumlah mahasiswa dan masyarakat yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang dan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massa membuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan di jalan walaupun disemprot cairan kimia berwarna kuning oleh aparat yang menyebabkan iritasi kulit. Pada saat yang bersamaan terjadi penembakan yang membabibuta oleh aparat dan beberapa detik kemudian di jalan itu sudah ada mahasiswa barisan depan yang tertembak dan meninggal seketika di Jalan Jenderal Sudirman. Ia adalah Teddy Wardhani Kusuma, merupakan korban meninggal dunia pertama di hari itu.
Mahasiswa terpaksa lari ke arah kampus Atma Jaya untuk berlindung dan merawat kawan-kawan serta rakyat yang terluka. Korban kedua penembakan hari itu adalah Wawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya, Jakarta, tertembak di dadanya dari arah depan saat hendak menolong orang lain yang terluka di pelataran parkir kampus Atma Jaya. Mulai dari jam 3 sore hari itu sampai pagi hari sekitar jam 2 pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi sehingga korban terus berjatuhan baik yang meninggal maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut peluru dan gas air mata. Sangat dahsyatnya peristiwa itu hingga korban meninggal mencapai 15 orang, 7 mahasiswa dan 8 masyarakat. Indonesia kembali membara walau tidak menimbulkan kerusuhan.
Perisitiwa ini diabadikan secara langsung oleh stasiun TV swasta Indonesia, Australia, BBC, CNN, dan banyak lainnya ketika terjadi pertempuran yang tak imbang antara tentara dengan senjata api melawan mahasiswa dengan jaket almamaternya. Radio swasta Indonesia juga melaporkannya secara langsung sampai ke Indonesia bagian Timur. Dengan menyaksikan dan mendengarkan peristiwa secara langsung banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang menangis. Mereka tidak dapat percaya bahwa anak bangsa ditembak mati oleh tentara bangsa sendiri. Memilukan.
Wakil rakyat yang bersidang istimewa dan tokoh politik saat itu tidak menganggap penting suara dan pengorbanan masyarakat maupun mahasiswa, jika tidak mau dikatakan meninggalkan masyarakat dan mahasiswa berjuang sendirian saat itu. Peristiwa itu dianggap sebagai hal lumrah dan biasa untuk biaya demokrasi. "Itulah yang harus dibayar mahasiswa yang berani melawan tentara dan melecehkan lagu ABRI".
Betapa menyakitkan perlakuan mereka kepada masyarakat dan mahasiswa korban peristiwa ini. Kami tidak akan melupakannya, bukan karena kami tidak dapat memaafkan, tapi karena kami sadar bahwasanya kami memiliki tujuan yang berbeda dengan mereka. Kami bertujuan memajukan Indonesia sedangkan mereka bertujuan memajukan diri sendiri dan keluarga masing-masing. Sangat jelas!
Penolak RUU PKB diberondong peluru
Bangsa Indonesia harus mengucurkan air mata kembali. Untuk kesekian kalinya tentara yang seharusnya merupakan pembantu rakyat, digaji oleh uang rakyat, melakukan tindakan pembunuhan terhadap mahasiswa, yang merupakan bagian dari rakyat, dalam menghentikan penolakan sikap mahasiswa terhadap Rancangan Undang Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). Lokasi penembakan mahasiswa pun di tempat yang sangat strategis yang dapat dipantau oleh banyak orang awam yaitu di sekitar jembatan Semanggi, depan kampus Universitas Atma Jaya Jakarta, dekat pusat bisnis nasional maupun internasional di Jakarta.
Kala itu adanya desakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan UU PKB yang materinya menurut banyak kalangan dan mahasiswa sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah mahasiswa bergerak dalam jumlah yang besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB karena UU PKB ini pada dasarnya bertentangan dengan tuntutan mahasiswa sejak tahun 1998 untuk menghilangkan dwifungsi ABRI/TNI. Ini terpaksa dilakukan karena di Indonesia saat itu hanya dengan berdemonstrasi, mereka yang hendak mensahkan Undang Undang tersebut baru mampu berpikir, sebab tampaknya mereka sudah tak punya hati nurani lagi dan entah bagaimana membuat mereka peduli dengan bangsanya daripada peduli terhadap perut buncit mereka itu yang duduk di kursi parlemen menggunakan logo Pancasila dengan bangganya di jas mereka.
Malang nasib mahasiswa yang selalu harus berkorban, kali ini Universitas Indonesia harus kehilangan seorang pejuang demokrasi mereka Yun Hap yang tertembus peluru pada tanggal 23 September 1999. Sungguh pedih bagi mereka yang mengikuti perjuangan mahasiswa karena setiap kali mereka berjuang mereka harus mengorbankan jiwa mereka demi tegaknya demokrasi di Indonesia. Sampai kapan ini harus berlanjut? Setelah mengorbankan nyawa pun demokrasi masih jauh dari harapan.
Penembakan mahasiswa Trisakti
Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 membuat pemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini supaya dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada bulan Maret 1998 MPR saat itu walaupun ditentang oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat tetap menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja ini membuat mahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis dengan menolak terpilihnya Soeharto kembali sebagai Presiden. Cuma ada jalan demonstrasi supaya suara mereka didengarkan.
Demonstrasi digulirkan sejak sebelum Sidang Umum MPR 1998 diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta dan menjelang serta saat diselenggarakannya SU MPR 1998 demonstrasi mahasiswa semakin menjadi-jadi di banyak kota di Indonesia termasuk Jakarta, sampai akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei 1998. Insiden besar pertama kali adalah pada tanggal 2 Mei 1998 di depan kampus IKIP Rawamangun Jakarta karena mahasiswa dihadang Brimob dan di Bogor karena mahasiswa non-IPB ditolak masuk ke dalam kampus IPB sehingga bentrok dengan aparat. Saat itu demonstrasi gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabotabek merencanakan untuk secara serentak melakukan demonstrasi turun ke jalan di beberapa lokasi sekitar Jabotabek. Namun yang berhasil mencapai ke jalan hanya di Rawamangun dan di Bogor sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan puluhan mahasiswa luka dan masuk rumah sakit.
Setelah keadaan semakin memanas dan hampir setiap hari ada demonstrasi di mana-mana tampaknya sikap Brimob dan militer semakin keras terhadap mahasiswa apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan Soeharto sebagai Presiden Indonesia kembali yang telah berulang kali terpilih menjadi Presiden sejak awal Orde Baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997.
Mahasiswa bergerak dari kampus Trisakti di Grogol menuju Gedung DPR/MPR melalui Slipi. Dihadang oleh aparat kepolisian mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu terjadi sepanjang sore hari dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka.
Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, masyarakat mengamuk dan melakukan perusakan di daerah Grogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat keamanan yang menembak mati mahasiswa Trisakti. Jakarta geger dan mencekam.
Pendudukan Gedung DPR/MPR dikuasai Mahasiswa
Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari Senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan mahasiswa yang utama adalah pengusutan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya.
Kedatangan ribuan mahasiswa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden. Suatu saat tentara yang berada di depan gedung atas tangga sempat mengokang senjata mereka sehingga membuat panik para wartawan yang segera menyingkir dari arena demonstrasi. Mahasiswa sebaliknya tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul mundur mahasiswa dari gedung DPR/MPR. Sungguh besar nyali mahasiswa dan mereka tak bergeming walau sadar sepenuhnya mereka mangsa empuk peluru di tempat yang lapang dan tanpa perlindungan apapun. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan dan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari dan pulang dengan menumpang bus umum.
Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan menduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa Indonesia lainnya dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan bahwa Refromasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia.
Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu Reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habiebie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habiebie bukanlah Presiden Indonesia. Soeharto No, Habiebie No! Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atma Jaya yang terletak di Semanggi.
Kejatuhan perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 membuat pemilihan pemerintahan Indonesia saat itu sangat menentukan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa ini supaya dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada bulan Maret 1998 MPR saat itu walaupun ditentang oleh mahasiswa dan sebagian masyarakat tetap menetapkan Soeharto sebagai Presiden. Tentu saja ini membuat mahasiswa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini dari krisis dengan menolak terpilihnya Soeharto kembali sebagai Presiden. Cuma ada jalan demonstrasi supaya suara mereka didengarkan.
Demonstrasi digulirkan sejak sebelum Sidang Umum MPR 1998 diadakan oleh mahasiswa Yogyakarta dan menjelang serta saat diselenggarakannya SU MPR 1998 demonstrasi mahasiswa semakin menjadi-jadi di banyak kota di Indonesia termasuk Jakarta, sampai akhirnya berlanjut terus hingga bulan Mei 1998. Insiden besar pertama kali adalah pada tanggal 2 Mei 1998 di depan kampus IKIP Rawamangun Jakarta karena mahasiswa dihadang Brimob dan di Bogor karena mahasiswa non-IPB ditolak masuk ke dalam kampus IPB sehingga bentrok dengan aparat. Saat itu demonstrasi gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabotabek merencanakan untuk secara serentak melakukan demonstrasi turun ke jalan di beberapa lokasi sekitar Jabotabek. Namun yang berhasil mencapai ke jalan hanya di Rawamangun dan di Bogor sehingga terjadilah bentrokan yang mengakibatkan puluhan mahasiswa luka dan masuk rumah sakit.
Setelah keadaan semakin memanas dan hampir setiap hari ada demonstrasi di mana-mana tampaknya sikap Brimob dan militer semakin keras terhadap mahasiswa apalagi sejak mereka berani turun ke jalan. Pada tanggal 12 Mei 1998 ribuan mahasiswa Trisakti melakukan demonstrasi menolak pemilihan Soeharto sebagai Presiden Indonesia kembali yang telah berulang kali terpilih menjadi Presiden sejak awal Orde Baru. Mereka juga menuntut pemulihan keadaan ekonomi Indonesia yang dilanda krisis sejak tahun 1997.
Mahasiswa bergerak dari kampus Trisakti di Grogol menuju Gedung DPR/MPR melalui Slipi. Dihadang oleh aparat kepolisian mengharuskan mereka kembali ke kampus dan sore harinya terjadilah penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Penembakan itu terjadi sepanjang sore hari dan mengakibatkan 4 mahasiswa Trisakti meninggal dunia dan puluhan orang lainnya baik mahasiswa dan masyarakat masuk rumah sakit karena terluka.
Sepanjang malam tanggal 12 Mei 1998 hingga pagi hari, masyarakat mengamuk dan melakukan perusakan di daerah Grogol dan terus menyebar hingga ke seluruh kota Jakarta. Mereka kecewa dengan tindakan aparat keamanan yang menembak mati mahasiswa Trisakti. Jakarta geger dan mencekam.
Pendudukan Gedung DPR/MPR dikuasai Mahasiswa
Dalam keadaan yang mulai terkendali setelah mencekam selama beberapa hari sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, tanggal 18 Mei 1998 hari Senin siang, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR/MPR dan dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap, bukan lagi aparat kepolisian. Tuntutan mahasiswa yang utama adalah pengusutan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan Soeharto sebagai Presiden kembali, pembubaran DPR/MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya.
Kedatangan ribuan mahasiswa ke gedung DPR/MPR saat itu begitu menegangkan dan nyaris terjadi insiden. Suatu saat tentara yang berada di depan gedung atas tangga sempat mengokang senjata mereka sehingga membuat panik para wartawan yang segera menyingkir dari arena demonstrasi. Mahasiswa sebaliknya tidak panik dan tidak terpancing untuk melarikan diri sehingga tentara tidak dapat memukul mundur mahasiswa dari gedung DPR/MPR. Sungguh besar nyali mahasiswa dan mereka tak bergeming walau sadar sepenuhnya mereka mangsa empuk peluru di tempat yang lapang dan tanpa perlindungan apapun. Akhirnya mahasiswa melakukan pembicaraan dengan pihak keamanan dan selanjutnya membubarkan diri pada sore hari dan pulang dengan menumpang bus umum.
Keesokan harinya mahasiswa yang mendatangi gedung DPR/MPR semakin banyak dan lebih dari itu mereka berhasil menginap dan menduduki gedung itu selama beberapa hari. Keberhasilan menduduki gedung DPR/MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa Indonesia lainnya dari luar Jakarta untuk datang dan turut menginap di gedung tersebut. Mereka mau menunjukkan bahwa Refromasi itu bukan hanya milik Jakarta tapi milik semua orang Indonesia.
Soeharto akhirnya menyerah pada tuntutan rakyat yang menghendaki dia tidak menjadi Presiden lagi, namun tampaknya tak semudah itu Reformasi dimenangkan oleh rakyat Indonesia karena ia meninggalkan kursi kepresidenan dengan menyerahkan secara sepihak tampuk kedaulatan rakyat begitu saja kepada Habiebie. Ini mengundang perdebatan hukum dan penolakan dari masyarakat. Bahkan dengan tegas sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa Habiebie bukanlah Presiden Indonesia. Soeharto No, Habiebie No! Mereka tetap bertahan di gedung DPR/MPR sampai akhirnya diserbu oleh tentara dan semua mahasiswa digusur dan diungsikan ke kampus-kampus terdekat. Paling banyak yang menampung mahasiswa pada saat evakuasi tersebut adalah kampus Atma Jaya yang terletak di Semanggi.
